Terkait Rencana Pencopotan Ambas ; Syahrul Mengaku Tak Tahu
Makassar, Tribun - DPD II Golkar Makassar dipastkan akan menggelar pleno untuk menindaklanjuti rencana pencopotan Pelaksana tugas ketua Ambas Syam dari jabatannya oleh DPD I Golkar Sulsel.
Keputusan dalam pleno tersebut nantinya menentukan lanjut atau tidaknya kepemimpinan Ambas Syam di Golkar Makassar.
Sekretaris Golkar Makassar Farouk M Betta mengatakan secepat mungkin pihaknya akan menyelenggarakan pleno dengan pengurus dan DPC-DPC untuk membuktikan ada atau tidaknya aspirasi yang dimaksud oleh korwil.
"Kita akan adakan pleno untuk membuktikan aspirasi dari bawah yang dimaksud itu ada atau tidak, sampai sekarang kan kita tidak tahu aspirasi mana yang dimaksud," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Makassar tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Moh Roem mengatakan, rencana pencopotan Ambas berdasar aspirasi dari internal pengurus DPD II Golkar Makassar.
Anehnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku belum mengetahui rencana pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Makassar Ambas Syam.
Syahrul menyerahkan persoalan tersebut ke Wakil Ketua Golkar Sulsel Moh Roem. "Saya belum tahu hal itu. Saya tidak mendalami persoalan teknis. Coba tanya ke Roem," kata Syahrul yang juga Gubernur Sulsel di Makassar, Jumat (23/7).
Syahrul bahkan mengaku kadang hanya menjadi "pendengar setia" dalam rapat-rapat Golkar.
"Biasanya juga kalau rapat saya hanya sebatas menjadi pendengar dan penengah," ujar Syahrul berkelakar.
Roem yang ditemui kemarin enggan berkomentar lebih jauh mengenai rencana pergantian tersebut. "Belum final ada (pergantian). Langsung tanyakan ke korwilnya (Yagkin)," jelasnya.
Dihubungi terpisah, Koordinator Wilayah Golkar Kota Makassar Andi Yagkin Padjalangi. Katanya, usulan penggantian Ambas bukan atas keinginan pengurus DPD I namun berdasar aspirasi beberapa pengurus di internal DPD II.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel tersebut enggan untuk mengungkap identitas yang bersangkutan. Untuk menyikapinya ia telah minta Ambas untuk membawanya dalam pleno agar tidak meluas.
"Saya tidak mau menyebutkan siapa dia, yang jelas itu awalnya dari internal mereka. Di Golkar Makssar ada Mone (Nasran Mone), ada Yugo (Yusuf Gunco), ada Haris (Haris Yasin Limpo), dan masih banyak yang lainnya," ujar Yagkin sambil tersenyum.
Ia menjelaskan, masalah tersebut awalnya berupa kekecewaan dalam berbagai 'obrolan pinggir jalan' yang kemudian dilaporkan padanya.
Jika memang dalam pleno tersebut mayoritas DPD masih menghendaki Ambas Syam memimpin Golkar maka akan dilanjutkan, namun jika harus diganti maka yang paling berpeluang menggantikannya adalah para wakil ketua di Golkar Makassar.
Menurutnya, prodan kontra dalam sebuah kepemimpinan dalam berorganisasi adalah hal yang wajar, tidak mungkin seorang pemimpin dapat memuaskan semua anggotanya.
"Saya masih menilainya wajar. Saya pun sebagai korwil pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, tidak mungkin bisa memuaskan semuanya," katanya.(cr7)
Ilham: Saya Bukan Golkar Lagi
MANTAN Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin saat dimintai komentarnya soal rencana pencopotan pelaksana tugas ketua DPD II Golkar Makassar Ambas Syam enggan untuk berkomentar tentang hal tersebut.
"Saya bukan lagi orang Golkar. Saya sekarang di Nasional Demokrat, " kata Ilham sambil tertawa.
Ilham lebih memilih diam dan tidak mengomentari rencana pencopotan Ambas Syam sebagai Plt Ketua Golkar Makassar karena kahwatir justru semakin memperkeruh suasana.
Ambas ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD II Golkar Makassar saat Ilham menjabat sebagai ketua DPD I Golkar Sulsel. Surat keputusan pengangkatan Ambas sebagai ketua pun ditandatangani oleh Ilham
"Saya tidak perlu tanggapi itu. Nanti tambah memperkeruh suasana," kata Ilham.(cr7)
Sabtu, 24 Juli 2010
Preman Biang Kerok Demo Ricuh Mahasiswa
Dari Diskusi Meja Bundar untuk Makassar Damai (1)
WALI Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin menantang mahasiswa Makassar untuk menyepakati komitmen dan aturan pola pergerakan agar tidak lagi mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
Tantangan tersebut dilontarkan Ilham dalam serial keenam diskusi meja bundar di Warkop Phoenam, Jl Boulevard, Makassar, Jumat (23/7). Sesi tersebut mengusung tema Pengaruh Aksi Demonstrasi Mahasiswa Terhadap Iklim Investasi dan Ekonomi di Sulsel.
Hadir sebagai pembicara, Ketua HIPMI Sulsel Yudhi Ondong, pakar ekonomi Unhas Dr Idrus Taba, dan sejumlah perwakilan aktivis dan mantan aktivis mahasiswa di Makassar. Diskusi tersebut kembali Ilham.
Belakangan, turut bergabung mantan anggota DPR RI Ali Mochtar Ngabalin dan pakar komunikasi politik Effendy Ghazali yang mengaku datang jauh-jauh dari Jakarta untuk minum kopi dengan Ilham.
Idrus Taba memulai pembicaraannya dengan mencoba memetakan kelompok mahasiswa yang ada di Makassar. Menurutnya, ada mahasiswa aktivis tulen, aktivis penggembira, mahasiswa skeptis yang hanya tahu kampus, kost, dan kampung, serta mahasiswa preman.
Untuk golongan terakhir, meskipun jumlahnya sedikit namun rupanya masih berpengaruh terhadap iklim mahasiswa di kampus. Golongan tersebut lebih cenderung mengeruk keuntungan ekonomi ketimbang belajar.
"Tidak bisa dipungkiri, golongan terakhir ini masih banyak memengaruhi iklim kampus dan mereka lebih banyak mengeruk keuntungan ekonomi di kampus," kata Idrus.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulsel Yudhi menambahkan, maraknya aksi demontrasi mahasiswa yang diberitakan dalam berbagai media memberikan pengaruh negatif terhadap iklim investasi.
Sebagai pakar komunikasi, Effendy mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya aksi "ngotot" mahasiswa Makassar saat aksi di jalan raya.
Persoalan karakter mahasiswa Makasar yang tegas, tuntas, dan tidak suka dengan hal-hal yang ditutup-tutupi diakui sebagai ranking pertama penyebab kerapnya demo mereka berakhir ricuh.
Selanjutnya persoalan tradisi yang sudah terlanjut tertanam dalam benak mahasiswa, kalau tidak bentrok tidak seru dan tidak ramai.
"Dan yang terakhir adanya modifikasi dari industri media utamanya media elektronik yang lebih memilih memuat kerusuhan," kata Juru Bicara Republik Mimpi tersebut. (syekhuddin)
WALI Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin menantang mahasiswa Makassar untuk menyepakati komitmen dan aturan pola pergerakan agar tidak lagi mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
Tantangan tersebut dilontarkan Ilham dalam serial keenam diskusi meja bundar di Warkop Phoenam, Jl Boulevard, Makassar, Jumat (23/7). Sesi tersebut mengusung tema Pengaruh Aksi Demonstrasi Mahasiswa Terhadap Iklim Investasi dan Ekonomi di Sulsel.
Hadir sebagai pembicara, Ketua HIPMI Sulsel Yudhi Ondong, pakar ekonomi Unhas Dr Idrus Taba, dan sejumlah perwakilan aktivis dan mantan aktivis mahasiswa di Makassar. Diskusi tersebut kembali Ilham.
Belakangan, turut bergabung mantan anggota DPR RI Ali Mochtar Ngabalin dan pakar komunikasi politik Effendy Ghazali yang mengaku datang jauh-jauh dari Jakarta untuk minum kopi dengan Ilham.
Idrus Taba memulai pembicaraannya dengan mencoba memetakan kelompok mahasiswa yang ada di Makassar. Menurutnya, ada mahasiswa aktivis tulen, aktivis penggembira, mahasiswa skeptis yang hanya tahu kampus, kost, dan kampung, serta mahasiswa preman.
Untuk golongan terakhir, meskipun jumlahnya sedikit namun rupanya masih berpengaruh terhadap iklim mahasiswa di kampus. Golongan tersebut lebih cenderung mengeruk keuntungan ekonomi ketimbang belajar.
"Tidak bisa dipungkiri, golongan terakhir ini masih banyak memengaruhi iklim kampus dan mereka lebih banyak mengeruk keuntungan ekonomi di kampus," kata Idrus.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulsel Yudhi menambahkan, maraknya aksi demontrasi mahasiswa yang diberitakan dalam berbagai media memberikan pengaruh negatif terhadap iklim investasi.
Sebagai pakar komunikasi, Effendy mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya aksi "ngotot" mahasiswa Makassar saat aksi di jalan raya.
Persoalan karakter mahasiswa Makasar yang tegas, tuntas, dan tidak suka dengan hal-hal yang ditutup-tutupi diakui sebagai ranking pertama penyebab kerapnya demo mereka berakhir ricuh.
Selanjutnya persoalan tradisi yang sudah terlanjut tertanam dalam benak mahasiswa, kalau tidak bentrok tidak seru dan tidak ramai.
"Dan yang terakhir adanya modifikasi dari industri media utamanya media elektronik yang lebih memilih memuat kerusuhan," kata Juru Bicara Republik Mimpi tersebut. (syekhuddin)
Rudiyanto Rombak Ketua DPC
Makassar, Tribun - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel akan melakukan seleksi figur untuk menjadi ketua dewan pimpinan cabang (DPC) se-Sulsel.
Figur yang berminat menakhodai partai besutan Prabowo Subiyanto di daerah ini akan menjalani uji kelayakan secara ketat. Saat ini, dilakukan uji kelayakan untuk 10 ketua DPC kabupaten/ kota.
Ketua DPC Gerindra di 10 daerah tersebut "dipangkas" dengan berbagai alasan dan pertimbangan.
Ketua Gerindra Sulsel Rudiyanto Asapa bersama sejumlah pengurus DPP akan turun tangan melakukan uji kelayakan.
Rudiyanto di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Jumat (23/7), mengatakan, uji kelayakan tersebut dipusatkan di Kantor Gerindra Sulsel, Jl Dr Ratulangi, Makassar.
"Sudah ada delapan kabupaten yang melakukan fit and propert tes. Sedang berlangsung dua kabupaten hari ini (kemarin)," kata Rudiyanto yang juga Bupati Sinjai.
Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ini menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mencari calon pemimpin partai yang memiliki kemampuan dan kompetensi.
Cara ini juga akan dilakukan untuk calon Ketua DPC Gerindra di 24 kabupaten se-Sulsel.
Sejumlah Ketua DPC di era kepemimpinan Chalik Suang dipastikan digeser. Sebelumnya, DPC Gerindra Parepare Alimuddin ikut "berteriak" atas penunjukan Rudiyanto dan formatur versi DPP. Pernyataan ini didukung sejumlah Ketua DPC yang juga dikenal akrab dengan Ketua DPC Gerindra Makassar Zachbidin Jis Habie yang menjadi salah satu deklarator partai di Sulsel.
Dikonfirmasi terpisah Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel Suardi Tahir mengatakan saat ini proses fit and propert tes terus berlangsung di antaranya Bulukumba, Bone, Maros, Pangkep, dan Enrekang. Menyusul Wajo, Parepare, Sidrap, dan Jeneponto.(axa)
Hanya 20 Persen Wajah Lama
SETELAH dilantik memimpin Gerindra Sulsel, beberapa waktu lalu, Rudiyanto Asapa yang sebelumnya menjabat Ketua DPD I Partai RepubliKAN mengaku memprioritaskan konsolidasi organisasi di awal kepemimpinannya. Selain itu, kabinet Rudiyanto terus mengevaluasi dan meninjau posisi kepengurusan di seluruh daerah hingga tingkat kecamatan.
Pengisian posisi yang selama ini dinilai kurang maksimal juga akan dilakukan. DPD Gerindra Sulsel melakukan inventarisasi hingga ke tingkat pengurus anak cabang (PAC) dan ranting. Pihaknya, juga akan mengevaluasi kinerja legislator Gerindra di DPRD dan jika dinilai tidak bisa berbuat maksimal akan dilakukan pergantian (reshuffle).
Kabinet Rudiyanto mayoritas didominasi wajah baru. Mantan Politisi PDIP Sulsel ini hanya mempertahankan sekitar 20 persen wajah lama. Legislator DPRD Sulsel Chalik Suang menjadi salah satu yang terpental dari kepengurusan.(axa)
sedang diseleksi
Ketua DPC Bulukumba
Ketua DPC Bone
Ketua DPC Maros
Ketua DPC Pangkep
Ketua DPC Enrekang
Ketua DPC Wajo
Ketua DPC Parepare
Ketua DPC Sidrap
Ketua DPC Jeneponto
Figur yang berminat menakhodai partai besutan Prabowo Subiyanto di daerah ini akan menjalani uji kelayakan secara ketat. Saat ini, dilakukan uji kelayakan untuk 10 ketua DPC kabupaten/ kota.
Ketua DPC Gerindra di 10 daerah tersebut "dipangkas" dengan berbagai alasan dan pertimbangan.
Ketua Gerindra Sulsel Rudiyanto Asapa bersama sejumlah pengurus DPP akan turun tangan melakukan uji kelayakan.
Rudiyanto di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Jumat (23/7), mengatakan, uji kelayakan tersebut dipusatkan di Kantor Gerindra Sulsel, Jl Dr Ratulangi, Makassar.
"Sudah ada delapan kabupaten yang melakukan fit and propert tes. Sedang berlangsung dua kabupaten hari ini (kemarin)," kata Rudiyanto yang juga Bupati Sinjai.
Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ini menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk mencari calon pemimpin partai yang memiliki kemampuan dan kompetensi.
Cara ini juga akan dilakukan untuk calon Ketua DPC Gerindra di 24 kabupaten se-Sulsel.
Sejumlah Ketua DPC di era kepemimpinan Chalik Suang dipastikan digeser. Sebelumnya, DPC Gerindra Parepare Alimuddin ikut "berteriak" atas penunjukan Rudiyanto dan formatur versi DPP. Pernyataan ini didukung sejumlah Ketua DPC yang juga dikenal akrab dengan Ketua DPC Gerindra Makassar Zachbidin Jis Habie yang menjadi salah satu deklarator partai di Sulsel.
Dikonfirmasi terpisah Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel Suardi Tahir mengatakan saat ini proses fit and propert tes terus berlangsung di antaranya Bulukumba, Bone, Maros, Pangkep, dan Enrekang. Menyusul Wajo, Parepare, Sidrap, dan Jeneponto.(axa)
Hanya 20 Persen Wajah Lama
SETELAH dilantik memimpin Gerindra Sulsel, beberapa waktu lalu, Rudiyanto Asapa yang sebelumnya menjabat Ketua DPD I Partai RepubliKAN mengaku memprioritaskan konsolidasi organisasi di awal kepemimpinannya. Selain itu, kabinet Rudiyanto terus mengevaluasi dan meninjau posisi kepengurusan di seluruh daerah hingga tingkat kecamatan.
Pengisian posisi yang selama ini dinilai kurang maksimal juga akan dilakukan. DPD Gerindra Sulsel melakukan inventarisasi hingga ke tingkat pengurus anak cabang (PAC) dan ranting. Pihaknya, juga akan mengevaluasi kinerja legislator Gerindra di DPRD dan jika dinilai tidak bisa berbuat maksimal akan dilakukan pergantian (reshuffle).
Kabinet Rudiyanto mayoritas didominasi wajah baru. Mantan Politisi PDIP Sulsel ini hanya mempertahankan sekitar 20 persen wajah lama. Legislator DPRD Sulsel Chalik Suang menjadi salah satu yang terpental dari kepengurusan.(axa)
sedang diseleksi
Ketua DPC Bulukumba
Ketua DPC Bone
Ketua DPC Maros
Ketua DPC Pangkep
Ketua DPC Enrekang
Ketua DPC Wajo
Ketua DPC Parepare
Ketua DPC Sidrap
Ketua DPC Jeneponto
Legislator PAN Ramai-ramai Bela Ashabul Kahfi
Makassar, Tribun -- DPD PAN wilayah selatan Sulsel dipastikan mengarahkan mendukungnya kepada ketua Incumbent PAN Sulsel Ashabul Kahfi dalam muswil sekaligus membantah pernyataan calon ketua PAN Sulsel lainnya Yusran Paris.
Ketua DPD PAN Jeneponto Carlos mengatatakan bukan hanya DPD Kota Makassar yang telah menuangkan dukungan hasil pleno, pihaknya dan sejumlah DPD PAN di bagian selatan-selatan Sulsel seperti Takalar, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai pun telah bulat mendukung Kahfi.
"Ngawur itu kalau dibilang cuma Makassar yang sudah pleno, Jeneponto dan kawasan selatan-selatan pun sudah menggelar pleno dan hasilnya, kami sepakat untuk bulat mendukung Pak Kahfi," kata Carlos kepada Tribun, Jumat (23/7)
Ia menambahkan dari hasil komunikasinya dengan DPD PAN Sinjai, Bulukumba, Takalar, dan Bantaeng, mereka sepakat untuk kembali mendukung Kahfi di muswil.
Menurutnya, Kahfi masih sangat layak memimpin PAN Sulsel untuk satu periode ke depan, bukan hanya karena pembawaan Kahfi yang tenang tapi juga karena keberhasilannya memimpin PAN di Sulsel.
Terpisah, legislator PAN Sulsel Ilham Burhanuddin pun mengaku siap mendukung Kahfi. Menurutnya, Kahfi masih layak diberikan kesempatan untuk kembali menakhodai PAN Sulsel karena telah terbukti berhasil membawa PAN dalam jajaran partai yang diperhitungkan di Sulsel.
Ketua Fraksi PAN Sulsel Doddy Amiruddin pun mengatakan hal yang sama, sejak semula ia mengaku mendukung Kahfi untuk kembali memimpin PAN Sulsel karena mampu merangkul berbagai karakter kader PAN.
Ia hanya meminta, jika kembali terpilih, Kahfi harus berani melakukan perubahan atau pembenahan sistem di organisasi partai.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Sulsel yang juga kader PAN Sulsel Buhari Kahhar Mudzakar menyatakan kesiapannya untuk all out mendukung Kahfi dalam muswil. Ia bahkan siap memboikot muswil jika DPP tidak memberi rekomendasi kepada Kahfi. (cr7)
Ketua DPD PAN Jeneponto Carlos mengatatakan bukan hanya DPD Kota Makassar yang telah menuangkan dukungan hasil pleno, pihaknya dan sejumlah DPD PAN di bagian selatan-selatan Sulsel seperti Takalar, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai pun telah bulat mendukung Kahfi.
"Ngawur itu kalau dibilang cuma Makassar yang sudah pleno, Jeneponto dan kawasan selatan-selatan pun sudah menggelar pleno dan hasilnya, kami sepakat untuk bulat mendukung Pak Kahfi," kata Carlos kepada Tribun, Jumat (23/7)
Ia menambahkan dari hasil komunikasinya dengan DPD PAN Sinjai, Bulukumba, Takalar, dan Bantaeng, mereka sepakat untuk kembali mendukung Kahfi di muswil.
Menurutnya, Kahfi masih sangat layak memimpin PAN Sulsel untuk satu periode ke depan, bukan hanya karena pembawaan Kahfi yang tenang tapi juga karena keberhasilannya memimpin PAN di Sulsel.
Terpisah, legislator PAN Sulsel Ilham Burhanuddin pun mengaku siap mendukung Kahfi. Menurutnya, Kahfi masih layak diberikan kesempatan untuk kembali menakhodai PAN Sulsel karena telah terbukti berhasil membawa PAN dalam jajaran partai yang diperhitungkan di Sulsel.
Ketua Fraksi PAN Sulsel Doddy Amiruddin pun mengatakan hal yang sama, sejak semula ia mengaku mendukung Kahfi untuk kembali memimpin PAN Sulsel karena mampu merangkul berbagai karakter kader PAN.
Ia hanya meminta, jika kembali terpilih, Kahfi harus berani melakukan perubahan atau pembenahan sistem di organisasi partai.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Sulsel yang juga kader PAN Sulsel Buhari Kahhar Mudzakar menyatakan kesiapannya untuk all out mendukung Kahfi dalam muswil. Ia bahkan siap memboikot muswil jika DPP tidak memberi rekomendasi kepada Kahfi. (cr7)
Golkar Sulsel Copot Ambas Syam
Sebagai Plt Ketua Golkar Kota Makassar
Makassar, Tribun - Kabar mengejutkan datang dari DPD I Partai Golkar Sulsel, Kamis (22/7).
Saat jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Makassar masih simpang siur dan dinanti-nantikan, DPD I Golkar Sulsel justru mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Makassar, Ambas Syam.
Pencopotan Ambas yang sejak Januari 2010 lalu menyatakan siap menggelar Musda Golkar Makassar disebut-sebut sejumlah kalangan sebagai bagian dari strategi kelompok tertentu untuk memenangkan kandidatnya di Musda Golkar Makassar kelak.
Pencopotan Ambas tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Moh Roem di DPRD Sulsel, kemarin.
Roem memastikan Ambas tidak dapat lagi mengawal Golkar Makassar hingga pelaksanaan musda.
DPD I Golkar Sulsel melalui Koordinator Wilayah Golkar Makassar Yagkin A Padjalangi tengah menggodok kemungkinan mencopotnya dan mencarikan pengganti mantan anggota DPRD Kota Makassar tersebut dari unsur pengurus DPD II Partai Golkar Makassar.
Roem mengatakan yang paling berpeluang menggantikan Ambas adalah salah satu unsur wakil ketua di kepengurusan Golkar Makassar.
"Yang jelas yang akan menggantikannya bukan sekretaris, karena kalau sekretaris yang gantikan otomatis kursinya yang menjadi kosong, kemungkinan salah satu dari wakil ketua," kata Roem di DPRD Sulsel. Sekretaris Golkar Makassar sekarang masih dipegang Farouk M Betta.
Menurut Roem, saat Ambas diangkat menjadi plt menggantikan Ilham Arief Sirajuddin, ia masih berstatus pengurus DPD I, padahal seharusnya secara struktural organisasi, pengganti Ilham waktu itu harus dari pengurus Golkar Makassar sendiri.
Menurutnya, salah satu pertimbangan mengganti Ambas karena banyaknya aspirasi dari bawah yang masuk ke Korwil Golkar Makassar menghendaki agar Plt Ketua Golkar Makassar digantikan oleh kader Golkar Makassar.
"Kalau saya sendiri masih melihat tidak ada masalah. Dalam kepemimpinannya semuanya berjalan lancar, tapi karena banyaknya masukan dari bawah yang disampaikan ke korwil maka DPD I segera menyikapinya," ujarnya. (Syekhuddin)
Makassar, Tribun - Kabar mengejutkan datang dari DPD I Partai Golkar Sulsel, Kamis (22/7).
Saat jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Makassar masih simpang siur dan dinanti-nantikan, DPD I Golkar Sulsel justru mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Makassar, Ambas Syam.
Pencopotan Ambas yang sejak Januari 2010 lalu menyatakan siap menggelar Musda Golkar Makassar disebut-sebut sejumlah kalangan sebagai bagian dari strategi kelompok tertentu untuk memenangkan kandidatnya di Musda Golkar Makassar kelak.
Pencopotan Ambas tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Moh Roem di DPRD Sulsel, kemarin.
Roem memastikan Ambas tidak dapat lagi mengawal Golkar Makassar hingga pelaksanaan musda.
DPD I Golkar Sulsel melalui Koordinator Wilayah Golkar Makassar Yagkin A Padjalangi tengah menggodok kemungkinan mencopotnya dan mencarikan pengganti mantan anggota DPRD Kota Makassar tersebut dari unsur pengurus DPD II Partai Golkar Makassar.
Roem mengatakan yang paling berpeluang menggantikan Ambas adalah salah satu unsur wakil ketua di kepengurusan Golkar Makassar.
"Yang jelas yang akan menggantikannya bukan sekretaris, karena kalau sekretaris yang gantikan otomatis kursinya yang menjadi kosong, kemungkinan salah satu dari wakil ketua," kata Roem di DPRD Sulsel. Sekretaris Golkar Makassar sekarang masih dipegang Farouk M Betta.
Menurut Roem, saat Ambas diangkat menjadi plt menggantikan Ilham Arief Sirajuddin, ia masih berstatus pengurus DPD I, padahal seharusnya secara struktural organisasi, pengganti Ilham waktu itu harus dari pengurus Golkar Makassar sendiri.
Menurutnya, salah satu pertimbangan mengganti Ambas karena banyaknya aspirasi dari bawah yang masuk ke Korwil Golkar Makassar menghendaki agar Plt Ketua Golkar Makassar digantikan oleh kader Golkar Makassar.
"Kalau saya sendiri masih melihat tidak ada masalah. Dalam kepemimpinannya semuanya berjalan lancar, tapi karena banyaknya masukan dari bawah yang disampaikan ke korwil maka DPD I segera menyikapinya," ujarnya. (Syekhuddin)
Rabu, 21 Juli 2010
Legislator Pertanyakan Pembangunan Menara BKPMD
Makassar, Tribun - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sulsel mempertanyakan proyek pembangunan Menara Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel. Mereka mengaku heran karena proyek pembangunan menara ini tiba-tiba dipihakketigakan.
Keresahan para wakil rakyat itu disampaikan usai rapat kerja Komisi C DPRD Sulsel di DPRD Sulsel, Selasa (20/7).
Ketua Komisi C DPRD Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar, mengatakan, pemerintah Provinsi Sulsel menganggarkan dana Rp 1 miliar dalam APBD 2010 untuk membiayai pembangunan Menara BKPMD tersebut.
Namun pada perkembangannya, Komisi C mendapat laporan bahwa BKPMD akan melibatkan pihak ketiga dalam pembangunan menara itu tersebut.
"Ini yang kita pertanyakan benar atau tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan tower itu," kata ujar Sekretaris Komisi C Ariady Arsal.
Ariady mengatakan komisi C tidak mengetahui kelanjutan dari pembangunan menara tersebut sejak disetujui pembangunannya dibiayai APBD. Sampai saat ini pun tidak ada informasi yang masuk di komisi rencana pembangunannya.
Ia menambahkan, komisi C akan kembali memanggil BKPMD untuk membahas rapat kerja yang tertunda tersebut. Jika sampai tidak hadir kembali bisa saja dana yang telah dialokasikan akan dicabut dan dialokasikan pada kebutuhan lainnya.
"Kami akan panggil ulang, tapi harus kepala badan (Kepala BKPMD Sulsel, Irman Yasin Limpo) yang datang langsung. Kalau kembali diwakili oleh stafnya lebih baik tidak usah kita adakan rapat kerjanya, konsekuensinya bisa saja dicabut anggaran untuk BKPMD," tegas Sekretaris DPW PKS tersebut.(cr7)
Keresahan para wakil rakyat itu disampaikan usai rapat kerja Komisi C DPRD Sulsel di DPRD Sulsel, Selasa (20/7).
Ketua Komisi C DPRD Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar, mengatakan, pemerintah Provinsi Sulsel menganggarkan dana Rp 1 miliar dalam APBD 2010 untuk membiayai pembangunan Menara BKPMD tersebut.
Namun pada perkembangannya, Komisi C mendapat laporan bahwa BKPMD akan melibatkan pihak ketiga dalam pembangunan menara itu tersebut.
"Ini yang kita pertanyakan benar atau tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan tower itu," kata ujar Sekretaris Komisi C Ariady Arsal.
Ariady mengatakan komisi C tidak mengetahui kelanjutan dari pembangunan menara tersebut sejak disetujui pembangunannya dibiayai APBD. Sampai saat ini pun tidak ada informasi yang masuk di komisi rencana pembangunannya.
Ia menambahkan, komisi C akan kembali memanggil BKPMD untuk membahas rapat kerja yang tertunda tersebut. Jika sampai tidak hadir kembali bisa saja dana yang telah dialokasikan akan dicabut dan dialokasikan pada kebutuhan lainnya.
"Kami akan panggil ulang, tapi harus kepala badan (Kepala BKPMD Sulsel, Irman Yasin Limpo) yang datang langsung. Kalau kembali diwakili oleh stafnya lebih baik tidak usah kita adakan rapat kerjanya, konsekuensinya bisa saja dicabut anggaran untuk BKPMD," tegas Sekretaris DPW PKS tersebut.(cr7)
Selasa, 20 Juli 2010
DPP Belum Restui Kahfi Maju di Muswil
Makassar, Tribun - DPP PAN belum mengeluarkan rekomendasi untuk dua kandidat Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi dan Yusran Paris. Padahal, aturan PAN periode ini mengharuskan calon ketua mengantongi rekomendasi dari DPP.
Muswil PAN Sulsel diagendakan berlangsung, Kamis-Minggu (22-25/7), di Hotel Singgasana, Makassar.
"Sampai sekarang rekomendasi DPP untuk calon ketua memang belum ada. Kami menunggu dalam satu dua hari ini," ujar Sekretaris Steering Committee Muswil PAN Sulsel, Usman Lonta, via telepon, Senin (19/7).
Menurut Usman, steering terus melakukan komunikasi dengan DPP PAN menyangkut rekomendasi untuk calon ketua.
"Ini aturan baru di PAN. Muswil lalu, tidak ada aturan calon ketua harus pakai rekomendasi. Sekarang, calon ketua harus mendapat rekomendasi dari DPP," jelas anggota DPRD Sulsel tersebut.
Tadi malam, steering committe menggelar pertemuan membahas persiapan muswil di Makassar. Kendati rekomendasi DPP belum turun, Usman memastikan steering akan jalan terus.
"Besok (hari ini), akan kita lakukan pencabutan nomor undian calon," ujar Usman.
Pencabutan nomor undian bagi dua kandidat dilakukan di Rumah Makan Sariwangi, Makassar, malam ini.
Dihubungi terpisah, anggota Steering Committee Muswil PAN Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar menyatakan tidak ada alasan bagi DPP untuk menghambat seseorang menjadi calon ketua.
Apalagi semua DPD sudah melakukan semacam rapat yang merekomendasikan dukungan kepada calon.
"Jadi kalau DPP bertindak sepihak dengan tidak mengeluarkan rekomendasi, itu berarti DPP mengabaikan aspirasi kader PAN di daerah," tegas Buhari.
Menurut Buhari, hampir semua DPD PAN, minus Bone, Soppeng, dan Wajo, telah melakukan rapat internal dan memutuskan mendukung Kahfi.
Hanya saja, dalam Muswil PAN, yang memilih bukan DPD, tapi person. Tiap DPD memiliki tiga suara, masing-masing ketua, sekretaris, dan bendahara. Sedangkan untuk tingkat DPC (kecamatan) hanya satu suara.(bie)
Muswil PAN Sulsel diagendakan berlangsung, Kamis-Minggu (22-25/7), di Hotel Singgasana, Makassar.
"Sampai sekarang rekomendasi DPP untuk calon ketua memang belum ada. Kami menunggu dalam satu dua hari ini," ujar Sekretaris Steering Committee Muswil PAN Sulsel, Usman Lonta, via telepon, Senin (19/7).
Menurut Usman, steering terus melakukan komunikasi dengan DPP PAN menyangkut rekomendasi untuk calon ketua.
"Ini aturan baru di PAN. Muswil lalu, tidak ada aturan calon ketua harus pakai rekomendasi. Sekarang, calon ketua harus mendapat rekomendasi dari DPP," jelas anggota DPRD Sulsel tersebut.
Tadi malam, steering committe menggelar pertemuan membahas persiapan muswil di Makassar. Kendati rekomendasi DPP belum turun, Usman memastikan steering akan jalan terus.
"Besok (hari ini), akan kita lakukan pencabutan nomor undian calon," ujar Usman.
Pencabutan nomor undian bagi dua kandidat dilakukan di Rumah Makan Sariwangi, Makassar, malam ini.
Dihubungi terpisah, anggota Steering Committee Muswil PAN Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar menyatakan tidak ada alasan bagi DPP untuk menghambat seseorang menjadi calon ketua.
Apalagi semua DPD sudah melakukan semacam rapat yang merekomendasikan dukungan kepada calon.
"Jadi kalau DPP bertindak sepihak dengan tidak mengeluarkan rekomendasi, itu berarti DPP mengabaikan aspirasi kader PAN di daerah," tegas Buhari.
Menurut Buhari, hampir semua DPD PAN, minus Bone, Soppeng, dan Wajo, telah melakukan rapat internal dan memutuskan mendukung Kahfi.
Hanya saja, dalam Muswil PAN, yang memilih bukan DPD, tapi person. Tiap DPD memiliki tiga suara, masing-masing ketua, sekretaris, dan bendahara. Sedangkan untuk tingkat DPC (kecamatan) hanya satu suara.(bie)
Muswil PKB Sulsel Usai Lebaran
Muawiyah Pimpina Konsolidasi DPW-DPC
MUSYAWARAH Wilayah (Muswil) PKB Sulsel yang tertunda dijadwalkan digelar usai Lebaran, awal Oktober.
Demikian disampaikan Koordinator Wilayah PKB Sulsel Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Muawiyah Ramly, usai konsolidasi dengan sejumlah pimpinan cabang PKB se-Sulsel di Hotel Singasana, Makassar, Selasa (20/7).
Hadir pengurus DPC PKB Kota Mkassar, Ketua DPC Takalar, Ketua DPC PKB Wajo, dan caretaker DPW Sulsel Azhar Arsyad.
"Konsolidasi DPW dan DPC ini dsiperlukan dalam rangka melancarkan Musyawarah Wilayah PKB Sulsel yang direncanakan berlangsung usai Lebaran," ujar Muarly, sapaan Muawiyah, kepada Tribun.
Saat ditanya sejumlah kader PKB Sulsel yang dinilai berpeluang memimpin partai ini kedepan, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB tersebut menyebut beberapa nama, di antaranya Ketua GP Ansor Sulsel Azhar Arsyad.
"Sesuai tekad PKB untuk kembali ke pesantren, dekat dengan NU, dan ormas kemasyarakatan Islam, maka figur seperti Pak Azhar cocok untuk itu. Beliau kan Ketua GP Ansor Sulsel dan Sekjen PB DDI, lembaga yang paling banyak mengelola pondok pesantren di Sulsel," ujar Muarly.(bie)
MUSYAWARAH Wilayah (Muswil) PKB Sulsel yang tertunda dijadwalkan digelar usai Lebaran, awal Oktober.
Demikian disampaikan Koordinator Wilayah PKB Sulsel Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Muawiyah Ramly, usai konsolidasi dengan sejumlah pimpinan cabang PKB se-Sulsel di Hotel Singasana, Makassar, Selasa (20/7).
Hadir pengurus DPC PKB Kota Mkassar, Ketua DPC Takalar, Ketua DPC PKB Wajo, dan caretaker DPW Sulsel Azhar Arsyad.
"Konsolidasi DPW dan DPC ini dsiperlukan dalam rangka melancarkan Musyawarah Wilayah PKB Sulsel yang direncanakan berlangsung usai Lebaran," ujar Muarly, sapaan Muawiyah, kepada Tribun.
Saat ditanya sejumlah kader PKB Sulsel yang dinilai berpeluang memimpin partai ini kedepan, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB tersebut menyebut beberapa nama, di antaranya Ketua GP Ansor Sulsel Azhar Arsyad.
"Sesuai tekad PKB untuk kembali ke pesantren, dekat dengan NU, dan ormas kemasyarakatan Islam, maka figur seperti Pak Azhar cocok untuk itu. Beliau kan Ketua GP Ansor Sulsel dan Sekjen PB DDI, lembaga yang paling banyak mengelola pondok pesantren di Sulsel," ujar Muarly.(bie)
Pemenang Pilkada Menanggung Utang dari Investor
LEMBAGA survei dan konsultan politik dalam berbagai event pemilihan umum sepertinya tidak sekadar kepentingan profit belaka namun telah menjelma sebagai sebuah industri baru.
Keberadaan keduanya seolah menjadi bagian integral dalam tim yang tak dapat dipisahkan dari kanditat, bahkan bisa dikatakan setara dengan tugas yang dilakoni tim pemenangan kandidat, tim pencitraan, dan tim pengumpul dana.
Tema tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi Tribun dengan Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) di Kantor Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad (PB DDI), Jl Nuri, Makassar, Selasa (20/7).
Hadir dalam diskusi tersebut pendiri Batu Putih Syndicate Syamsul Bachri Sirajuddin, dosen Fisip Unhas Ishak Rahman, Koordinator ISPP Iskandar Pasadjo, Direktur LMPP Muhammad Talib, akademisi UNM Aslan Abidin, akademisi UIN Wahyuddin Halim MA, dan Ali Ngampo dan lainnya.
Turut hadir Koordinator Tim Pejuang Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, Bachrianto Bachtiar, Sekjen PB DDI Azhar Arsyad, dan pendiri Inquire Institute AM Iqbal Parewangi..
Menurut Iskandar, kiprah konsultan dan lembaga survei politik sudah dipraktikkan di Amerika sejak tahun 1920. "Survei elektabilitas dimulai di Amerika 1920 dan berkembang sampai hari ini di Amerika. Tugasnya memandu pemilu menjadi lebih sehat. Di AS, tidak dikenal money politics, tapi fun rising," jelas Iskandar.
Sayangnya, kata Iskandar yang akrab disapa Acos, posisi konsultan politik di Indonesia masih sangat beda dengan Amerika.
"Di daerah kita ini, ada kandidat yang menggunakan lembaga survei untuk menjustifikasi posisinya untuk menarik investor sehingga apapun hasil pilkada akan mendatangkan penderitaan. Yang menang menderita berkepanjangan, yang yang kalah menanggung beban utang luar biasa dari investor," ujar Iskandar.
Azhar yang Ketua GP Anshor Sulsel menyayangkan lembaga survei dan konsultan politik yang awalnya diharap dapat menjadi guide line ternyata belum memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat, malah justru turut terjebak dalam kepentingan pragmatis.
Akibatnya, keberadaannya lebih dominan sebagai alat rekayasa sosial ketimbang sebagai pengawal pergerakan calon.(syekhuddin/as kambie)
Keberadaan keduanya seolah menjadi bagian integral dalam tim yang tak dapat dipisahkan dari kanditat, bahkan bisa dikatakan setara dengan tugas yang dilakoni tim pemenangan kandidat, tim pencitraan, dan tim pengumpul dana.
Tema tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi Tribun dengan Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) di Kantor Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad (PB DDI), Jl Nuri, Makassar, Selasa (20/7).
Hadir dalam diskusi tersebut pendiri Batu Putih Syndicate Syamsul Bachri Sirajuddin, dosen Fisip Unhas Ishak Rahman, Koordinator ISPP Iskandar Pasadjo, Direktur LMPP Muhammad Talib, akademisi UNM Aslan Abidin, akademisi UIN Wahyuddin Halim MA, dan Ali Ngampo dan lainnya.
Turut hadir Koordinator Tim Pejuang Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, Bachrianto Bachtiar, Sekjen PB DDI Azhar Arsyad, dan pendiri Inquire Institute AM Iqbal Parewangi..
Menurut Iskandar, kiprah konsultan dan lembaga survei politik sudah dipraktikkan di Amerika sejak tahun 1920. "Survei elektabilitas dimulai di Amerika 1920 dan berkembang sampai hari ini di Amerika. Tugasnya memandu pemilu menjadi lebih sehat. Di AS, tidak dikenal money politics, tapi fun rising," jelas Iskandar.
Sayangnya, kata Iskandar yang akrab disapa Acos, posisi konsultan politik di Indonesia masih sangat beda dengan Amerika.
"Di daerah kita ini, ada kandidat yang menggunakan lembaga survei untuk menjustifikasi posisinya untuk menarik investor sehingga apapun hasil pilkada akan mendatangkan penderitaan. Yang menang menderita berkepanjangan, yang yang kalah menanggung beban utang luar biasa dari investor," ujar Iskandar.
Azhar yang Ketua GP Anshor Sulsel menyayangkan lembaga survei dan konsultan politik yang awalnya diharap dapat menjadi guide line ternyata belum memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat, malah justru turut terjebak dalam kepentingan pragmatis.
Akibatnya, keberadaannya lebih dominan sebagai alat rekayasa sosial ketimbang sebagai pengawal pergerakan calon.(syekhuddin/as kambie)
Sidang Perdana Sengketa Pilkada Gowa Dimajukan Hari Ini
Makassar, Tribun - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan menggelar sidang perdana kasus sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gowa di Jakarta, Rabu (21/7).
Sesuai agenda yang dilansir situs resmi MK, Selasa (20/7), menyebutkan, sidang yang berlangsung pukul 10.30 WIB ini mengagendakan pemeriksaan perkara pertama gugatan yang diajukan Andi Maddusila Andi Idjo-Jamaluddin Rustam (Amal) dengan termohon KPU Gowa.
Pasangan Amal melalui kuasa hukum Nasiruddin Pasigai mengajukan gugatan permohonan keberatan atas penetapan bupati terpilih Gowa dengan nomor perkara 82/PHPU.D-VIII/2010.
Sedangkan sidang perdana dengan kasus perselisihan hasil pilkada Soppeng yang diajukan pemohon Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru melalui kuasa hukumnya Amirullah Tahir cs diagendakan berlangsung Jumat (23/7) pukul 09.30 WIB dengan nomor panggilan: 771.89/PAN.MK/VII/2010.
Sidang dengan termohon KPU Soppeng tersebut juga mengagendakan panel pemeriksaan perkara. Penasehat Hukum KPU Gowa Mappinawang, kemarin, mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima perubahan jadwal dari MK terkait dimajukannya agenda sidang sengketa Pilkada Gowa.
"Berdasarkan jadwal yang kami terima hingga hari ini (kemarin), sidang Gowa berlangsung Kamis. Informasi yang kami peroleh akan dipercepat. Biasanya akan diralat lewat pemberitahuan resmi tetapi sampai sore ini (kemarin) belum kami terima," kata mantan Ketua KPU Sulsel ini.
MK kembali menggelar sidang sengketa pilkada sejumlah kabupaten di Sulsel, kemarin, di antaranya Barru, Maros, Luwu Timur (Lutim), dan Pangkep. Barru dengan sidang perdana agenda pembacaan gugatan oleh termohon dari tim kuasa hukum pasangan Malkan Amin-Sofyan Lakki. Sedangkan Maros, Lutim, dan Pangkep, memasuki tahapan sidang kedua dengan agenda penyampaian jawaban termohon dalam hal ini kuasa hukum KPU dan pihak terkait. Sidang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Sodiki.
"Hari ini sidang Lutim dengan agenda jawaban termohon dan pihak terkait. Yang lain juga sidang Maros dengan agenda yang sama. Sedangkan Barru sidang pertama pembacaan gugatan oleh termohon," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPA) Sulsel ini. Mappinawang yang menjadi penasehat hukum KPU sejumlah kabupaten di Sulsel optimis pihaknya bisa memenangkan gugatan di MK. Sebelumnya, optimisme senada disampaikan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan data dan dokumen pendukung dalam pembelaan dihadapan sidang di MK.(axa)
Hatta Enggan Sesumbar, Kaswadi Yakin Buktikan Pelibatan PNS
SIDANG sengketa Pilkada Maros dipimpin Ketua MK Mahfud MD dengan agenda mendengarkan keterangan saksi termasuk mendengarkan jawaban dari pihak Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita).
Dalam sidang kemarin Mahfud menghentikan pembacaan eksepsi pengacara tergugat Hasbi Abdullah. Penghentian ini terjadi karena telepon selular (ponsel) sang pengacara sempat berbunyi saat membacakan eksepsi.
"Yah, sudah Saudara Kuasa Hukum tidak perlu melanjutkan pembacaan eksepsinya lagi. Kita lanjutkan saja ke agenda berikutnya," kata Mahfud kepada kuasa hukum Hatita ini.
Dalam sidang kemarin, pihak penggugat NurKarim-Asri memasukkan bukti-bukti baru yang kembali diverifikasi dengan KPU Maros.
Hatta menyatakan optimistis bukti yang ia bawa. "Kandidat yang kalah saja siapkan bukti, apalagi kami. Insya Allah bukti-bukti kami tidak kalah. Hanya saja, kami tidak mau gembar-gembor. Kami berperinsip, mari kita hormati proses dan menyerahkan sepenuhnya ke MK." kata Hatta.
Kuasa Hukum Kaswadi Razak, Anwa SH, menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan data sebanyak-banyaknya mengenai keterlibatan langsung PNS di Pilkada Soppeng, mulai dari melobi partai hingga proses real count, hingga melobi pengacara.
"Jadi pelibatan PNS di Soppeng sudah sangat massif, bukan hany pada hari H dan kampanye. Tapi mulai dari awal hingga meghadapi proses di MK," kata Anwar.(axa)
Sesuai agenda yang dilansir situs resmi MK, Selasa (20/7), menyebutkan, sidang yang berlangsung pukul 10.30 WIB ini mengagendakan pemeriksaan perkara pertama gugatan yang diajukan Andi Maddusila Andi Idjo-Jamaluddin Rustam (Amal) dengan termohon KPU Gowa.
Pasangan Amal melalui kuasa hukum Nasiruddin Pasigai mengajukan gugatan permohonan keberatan atas penetapan bupati terpilih Gowa dengan nomor perkara 82/PHPU.D-VIII/2010.
Sedangkan sidang perdana dengan kasus perselisihan hasil pilkada Soppeng yang diajukan pemohon Andi Kaswadi Razak-Andi Rizal Mappatunru melalui kuasa hukumnya Amirullah Tahir cs diagendakan berlangsung Jumat (23/7) pukul 09.30 WIB dengan nomor panggilan: 771.89/PAN.MK/VII/2010.
Sidang dengan termohon KPU Soppeng tersebut juga mengagendakan panel pemeriksaan perkara. Penasehat Hukum KPU Gowa Mappinawang, kemarin, mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima perubahan jadwal dari MK terkait dimajukannya agenda sidang sengketa Pilkada Gowa.
"Berdasarkan jadwal yang kami terima hingga hari ini (kemarin), sidang Gowa berlangsung Kamis. Informasi yang kami peroleh akan dipercepat. Biasanya akan diralat lewat pemberitahuan resmi tetapi sampai sore ini (kemarin) belum kami terima," kata mantan Ketua KPU Sulsel ini.
MK kembali menggelar sidang sengketa pilkada sejumlah kabupaten di Sulsel, kemarin, di antaranya Barru, Maros, Luwu Timur (Lutim), dan Pangkep. Barru dengan sidang perdana agenda pembacaan gugatan oleh termohon dari tim kuasa hukum pasangan Malkan Amin-Sofyan Lakki. Sedangkan Maros, Lutim, dan Pangkep, memasuki tahapan sidang kedua dengan agenda penyampaian jawaban termohon dalam hal ini kuasa hukum KPU dan pihak terkait. Sidang dipimpin Majelis Hakim Ahmad Sodiki.
"Hari ini sidang Lutim dengan agenda jawaban termohon dan pihak terkait. Yang lain juga sidang Maros dengan agenda yang sama. Sedangkan Barru sidang pertama pembacaan gugatan oleh termohon," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPA) Sulsel ini. Mappinawang yang menjadi penasehat hukum KPU sejumlah kabupaten di Sulsel optimis pihaknya bisa memenangkan gugatan di MK. Sebelumnya, optimisme senada disampaikan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas. Menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan data dan dokumen pendukung dalam pembelaan dihadapan sidang di MK.(axa)
Hatta Enggan Sesumbar, Kaswadi Yakin Buktikan Pelibatan PNS
SIDANG sengketa Pilkada Maros dipimpin Ketua MK Mahfud MD dengan agenda mendengarkan keterangan saksi termasuk mendengarkan jawaban dari pihak Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita).
Dalam sidang kemarin Mahfud menghentikan pembacaan eksepsi pengacara tergugat Hasbi Abdullah. Penghentian ini terjadi karena telepon selular (ponsel) sang pengacara sempat berbunyi saat membacakan eksepsi.
"Yah, sudah Saudara Kuasa Hukum tidak perlu melanjutkan pembacaan eksepsinya lagi. Kita lanjutkan saja ke agenda berikutnya," kata Mahfud kepada kuasa hukum Hatita ini.
Dalam sidang kemarin, pihak penggugat NurKarim-Asri memasukkan bukti-bukti baru yang kembali diverifikasi dengan KPU Maros.
Hatta menyatakan optimistis bukti yang ia bawa. "Kandidat yang kalah saja siapkan bukti, apalagi kami. Insya Allah bukti-bukti kami tidak kalah. Hanya saja, kami tidak mau gembar-gembor. Kami berperinsip, mari kita hormati proses dan menyerahkan sepenuhnya ke MK." kata Hatta.
Kuasa Hukum Kaswadi Razak, Anwa SH, menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan data sebanyak-banyaknya mengenai keterlibatan langsung PNS di Pilkada Soppeng, mulai dari melobi partai hingga proses real count, hingga melobi pengacara.
"Jadi pelibatan PNS di Soppeng sudah sangat massif, bukan hany pada hari H dan kampanye. Tapi mulai dari awal hingga meghadapi proses di MK," kata Anwar.(axa)
Hampir Pasti Ilham Arief Sirajuddin Bergabung di Demokrat
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin hampir dipastikan bakal menjadi salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.
Informasi yang dihimpun Tribun di internal DPP Demokrat, Selasa (20/07/2010), menyebutkan mantan Ketua DPD I Golkar Sulsel ini bakal menempati bidang informasi dan komunikasi bersama mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Andi Nurpati.
Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum disebutkan bakal melantik Ilham bersama sejumlah fungsionaris lainnya. Kepastian masuknya nama Ketua Nasional Demokrat (Nasdem) Sulsel ini juga dikatakan mantan Koordinator Tim Pemenangan Anas Urbaningrum Umar Arsal Al Habsy.
"Belum ada pelantikan, yang baru dilantik itu pengurus harian. Kemungkinan besar Ilham bisa masuk ke DPP," kata Umar yang kini menjabat sebagai Ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Demokrat.
Umar menjelaskan saat ini kabinet Anas Urbaningrum masih merampungkan seluruh kelengkapan pengurus DPP.
Dijadwalkan pelantikan susulan pascapengukuhan dewan pembina dan pengurus harian beberapa waktu lalu dijadwalkan berlangsung pekan depan. Sebelumnya, Ketua Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) Sulsel Saputra Paita menyebut Ilham sudah resmi menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Demokrat untuk Sulawesi. DPP disebutkan sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk Ilham.
"Kami sudah menerima informasinya dari Jakarta," kata Saputra Paita pekan lalu. Sahabat Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum ini menilai, Ilham akan menjadi salah satu faktor pendobrak suara Demokrat di Sulsel.
Kabar resminya Ilham berlabuh di Demokrat juga disampaikan salah seorang Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. Sumber yang minta dirahasiakan identitasnya ini mengaku sudah melihat SK Ilham di Demokrat.
Sedangkan Ketua Demokrat Sulsel Syamsul Mappareppa mengaku belum mengetahui persis kepindahan Ilham di Demokrat. Namun, mantan Pangdam VII Brawijaya ini mengatakan sudah lama mendengar kabar bergabungnya Ilham ke Demokrat.
"Saya sejak dulu menyatakan siap menerima Pak Ilham kalau mau bergabung ke Demokrat," jelasnya.
Jika benar Ilham menjabat korwil, peluangnya menjadi Ketua DPD Demokrat Sulsel kian besar. Ilham bakal bersaing dengan sejumlah tokoh seperti Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo. Dari kader internal sejumlah figur sudah bermunculan di antaranya Bendahara DPD I Demokrat Sulsel Idris Manggabarani serta sejumlah Legislator Demokrat di DPRD Sulsel yakni Andry Arief Bulu (wakil ketua), Andi Irwan Patawari (wakil ketua), dan Andi Nawir Pasinringi (mantan Bupati Pinrang), serta Andi Januar Jaury Darwis (Ketua DPC Makassar).(axa)
MK Minta Nurhasan dan Asri Hadirkan Saksi
Jakarta, Tribun - Sidang gugatan pasangan Nurhasan-Abd Karim (Nurkarim) dan Prof Dr Muh Asdar-Rijal Assegaf (Asri) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, berlangsung Senin (19/7).
NurKarim dan Asri menggugat putusan KPU Maros No 29 yang menetapkan Hatta Rahman-Harmil Mattotorang (Hatita) sebagai pemenang Pilkada Maros.
Sengketa pilkada yang diajukan Nurkarim dan Asri diterima oleh MK. Hanya saja, pada sidang perdana ini, kemarin pagi, MK meminta penggugat menghadirkan saksi dan bukti-bukti terhadap kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam pilkada pemilukada di Butta Salewangang.
Kepada Tribun, Nurhasan mengatakan, pihaknya bersama tim Asri telah menyiapkan saksi dan bukti yang diminta MK. Menurutnya, tujuan MK meminta saksi dan bukti dihadirkan dalam persidangan agar dapat mempelajari sejauh mana pelanggaran itu terjadi.
"Besok (hari ini) mereka sudah berada di Jakarta untuk memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim di MK. Gugatan kami tetap meminta KPU Maros agar mengulang pemilihan di sana (Maros). Kami juga meminta KPU membatalkan keputusan No 29 soal penetapan pemenang pemilukada," jelas Nurhasan.
Menurutnya, diiindikasikan terjadi kecurangan dalam hal politik uang di 14 kecamatan. "Jika terbukti, kami meminta KPU sebagai penyelenggara pemilukada agar mendiskualifikasi peserta No 6 dalam Pemilukada Maros," tegas Nurhasan.
Sidang lanjutan sengketa Pilkada Maros hari ini dijadwalkan dimulai pukul 02.00 WIB.
"Bagi saya kebenaran harus ditegakkan. Ini bukan soal kalah atau menang, tapi aturan dan undang-undang yang diamanahkan kepada penyelenggara pemilukada, seharusnya ditegakkan. Bukannya dilecehkan seperti yang terjadi di Maros," ujar Nurhasan.(adin)
Langganan:
Postingan (Atom)